Semarang- Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah melakukan intervensi terhadap sejumlah sektor yang terdampak
penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan laju inflasi.
Intervensi dilkakukan antara lain operasi pasar, subsidi transportasi dan
subsidi harga.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai
mengikuti rapat koordinasi secara virtual terkait pengendalian inflasi daerah.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin
(12/9/2022).
Ganjar mengatakan, sesuai arahan Jokowi, dari 2 persen Dana
Transfer Umum (DTU) senilai Rp2,17 triliun, subsidi transportasi menjadi
kewajiban setiap kepala daerah untuk menutup biaya transportasi. Sebab,
penyesuaian harga BBM akan langsung berdampak pada tarif angkutan pengangkut
barang dan jasa.
Oleh
karena itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berupaya
mengurangi beban masyarakat pasca penyesuaian harga BBM. Salah satunya dengan
subsidi transportasi untuk mengurangi biaya pengiriman dari penyalur komoditas
seperti petani, pelayan dan peternak, sehingga harga pengiriman bisa ditekan
dan tidak berpengaruh pada pedagang.
"Daerah
mesti melakukan tindakan intervensi. Pertama bisa dengan operasi pasar, bisa
subsidi harga, bisa juga dengan subsidi transportasi. Subsidi transportasi ini
penting untuk dihitung, apakah adanya subsidi transportasi itu bisa menekan
harga," ujar Ganjar di kantornya, Semarang.
"Maka
kalo ada kenaikan, jangan sampai kenaikan itu ditambah naiknya ongkos
transportasi. Maka tugas kami menghitung secara detail dan memastikan seluruh
potensi anggaran yang bisa dipake untuk intervensi, kita lakukan," sambung
Ganjar.
Ganjar
memaparkan, selain anggaran 2 persen dari DTU, terdapat dana tak terduga (DTT)
dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah senilai Rp500 miliar yang dapat
digunakan untuk melakukan intervensi terhadap sektor-sektor yang berpotensi
menjadi pemicu tingkat inflasi.
"Tadi
BI menghitung dana tak terduga seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah itu sampai
bulan ini kalo diakumulasikan kurang lebih 70 persen dari yang tersedia itu
sekitar Rp500 miliar. Ini bisa kita pakai untuk intervensi potensi yang bisa
bikin kenaikan harga dan berdampak inflasi," ucap Ganjar.
Lebih lanjut, Pemprov Jawa
Tengah juga melakukan usulan dana perlindungan sosial atau bantuan sosial
(bansos) sebesar Rp24 miliar dari APBD dalam rangka penanganan dampak inflasi.
Dana program bansos ini akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang
terdampak langsung.
Adapun
rincian penyaluran bansos tersebut yaitu dalam bentuk program subsidi nelayan
sebesar Rp4,7 miliar, program bantuan bagi industri pelaku usaha/IKM pangan
Rp905 juta, bansos untuk kru angkutan umum dan ojek online Rp12,7 miliar dan
program bantuan bahan bakar kendaraan wisata lingkungan daya tarik wisata Rp720
juta.
Selain
itu, juga disalurkan program bantuan bagi pengguna alat mesin pertanian sebesar
Rp950 juta, program subsidi bahan bakar produk peternakan Rp560 juta, bantuan
bagi pengelola penggilingan padi Rp220 juta, program bantuan pelaku usaha
distribusi pangan Rp2,4 miliar dan bantuan BBM bersubsidi pengolahan kayu
senilai Rp1,3 miliar.er-Sumber:liputan6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar