Jakarta-Radjuh, Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi meluruskan simpang siur informasi mengenai skandal dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan nomor ponsel Presiden RI Prabowo Subianto. Guna meredam spekulasi liar di tengah masyarakat, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan agar publik tidak mudah termakan oleh berita-berita yang belum terverifikasi kevalidannya.
"Berdasarkan amatan dan analisis terhadap arah penyidikan tersebut, untuk saat ini sama sekali tidak ditemukan bukti keterlibatan atau indikasi keterkaitan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran kasus ini."
Langkah hukum yang diambil oleh Korps Bhayangkara dipastikan murni sebagai tindakan penegakan hukum internal yang berjalan profesional tanpa intervensi. Investigasi kepolisian membuktikan bahwa nama Jokowi bersih dari skandal illegal tapping ini. Urusan penyadapan murni merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan oknum perwira di lingkungan internal kepolisian dan tidak memiliki sangkut paut dengan pihak luar ataupun mantan kepala negara.
Saat ini, proses hukum difokuskan penuh pada para tersangka yang telah ditetapkan, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi aktif lainnya. Kasus tersebut berkaitan erat dengan dugaan penyalahgunaan wewenang melalui akses sistem Lawful Interception Management System (LIMS) Polri tanpa melalui prosedur verifikasi atau surat permintaan resmi. Pihak kepolisian berkomitmen mengusut tuntas perkara ini demi menjaga marwah dan kebaikan institusi.
Di tengah bergulirnya pemeriksaan berkas perkara, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga meminta kepada seluruh jajaran kepolisian di tanah air untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu rivalitas ataupun gosip internal. Seluruh personel kepolisian diimbau agar menjaga soliditas institusi serta tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu melayani, mengayomi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Wn
Tidak ada komentar:
Posting Komentar