SEMARANG – Praktik penagihan perusahaan pembiayaan kembali menjadi sorotan. Kali ini, seorang konsumen bernama Agus (46), warga Mangkang, Semarang, mengaku mengalami kejadian yang dinilai janggal saat mendatangi kantor ACC Finance di Jalan MH Thamrin, Semarang, dengan niat baik menyelesaikan tunggakan angsuran mobilnya.
Bukannya mendapatkan solusi untuk melunasi kewajibannya, Agus justru harus pulang dengan tangan kosong. Mobil Toyota Calya bernomor polisi G 1168 TK miliknya diduga dibawa oleh pihak leasing melalui proses yang kini dipersoalkan.
Ironisnya, berdasarkan keterangan yang disampaikan Agus, tunggakan angsuran mobil tersebut belum genap dua bulan. Bahkan, ia mengaku sudah menyiapkan uang untuk melakukan pelunasan.
Namun, kedatangannya untuk menyelesaikan kewajiban justru berujung pada dugaan praktik yang patut dipertanyakan.
DIDUGA ADA AKAL-AKALAN DALAM PROSES PENANDATANGANAN
Menurut pengakuan Agus, kejadian bermula ketika kunci dan STNK kendaraan diminta dengan alasan untuk melakukan pengecekan atau menggesek nomor mesin kendaraan.
Persoalan semakin serius ketika Agus diminta menandatangani sebuah dokumen yang disebut sebagai surat pelunasan. Namun, menurut pengakuannya, bagian isi dokumen tersebut sengaja ditutupi sehingga ia tidak dapat membaca secara jelas apa yang sebenarnya ditandatangani.
Belakangan, Agus mengaku mengetahui bahwa dokumen tersebut ternyata merupakan Berita Acara Serah Terima (BST).
Setelah dokumen ditandatangani, mobil Toyota Calya miliknya kemudian dibawa oleh pihak terkait.
Jika pengakuan tersebut benar, praktik semacam ini bukan lagi sekadar persoalan penagihan angsuran, melainkan menyangkut transparansi, kejujuran, dan perlindungan hak konsumen.
KONSUMEN WAJIB DILINDUNGI, BUKAN DIPERLAKUKAN SEMENA-MENA!
Perusahaan pembiayaan memang memiliki hak dan mekanisme hukum dalam menangani kredit bermasalah. Namun, hak tersebut bukan berarti dapat dijalankan dengan cara yang mengabaikan keterbukaan informasi dan persetujuan konsumen.
Dokumen apa pun yang menyangkut penyerahan kendaraan semestinya dijelaskan secara terang, diberikan kesempatan untuk dibaca, serta dipahami oleh pihak yang menandatanganinya.
Jangan sampai masyarakat yang datang dengan niat menyelesaikan kewajiban justru merasa dijebak oleh prosedur yang tidak dipahaminya.
AKAN DILAPORKAN KE PIHAK KEPOLISIAN
Atas kejadian tersebut, kasus ini disebut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan penanganan dan kepastian hukum.
Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut secara objektif, termasuk memeriksa dokumen BST, proses penandatanganan, pihak yang membawa kendaraan, serta rekaman CCTV apabila tersedia.
Pihak ACC Finance juga perlu memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, keterangan dan hak jawab dari pihak ACC Finance maupun petugas yang terlibat masih perlu dimintakan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional.
PERTANYAANNYA: JIKA KONSUMEN DATANG UNTUK MEMBAYAR, MENGAPA JUSTru BERUJUNG KEHILANGAN KENDARAAN?
Jangan sampai prosedur penagihan berubah menjadi praktik yang merugikan konsumen. Hukum harus ditegakkan, tetapi hak konsumen juga tidak boleh diinjak-injak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar